Irfan Palippui

 

Beberapa hari sebelumnya saya dikagetkan dengan seruan salah satu organisasi mahasiswa asal Sulawesi-Selatan berkedudukan di Jakarta, agar “penghina” Wapres Jusuf Kalla ditangkap dan diadili. Melalui edunews.id, 23/05/2017, Ketua umumya mengatakan “ Menyayangkan statement tersebut karena menyebut nama yang notabene adalah warga keturunan Sulawesi Selatan sebagai tokoh bangsa.

Sebagai warga negara, baik asalnya dari Sulawesi Selatan ataupun dari mana saja di nusantara ini, wajar saja kalau keresahan itu muncul. Anggaplah itu keresahan seorang fans kepada junjungannya karena merasa tidak menerima statetmen orang lain menunjukkan perspektif lain terhadap apa yang dilihatnya pada tokoh tersebut. Akan tetapi, statemen ini kemudian menjadi bermasalah ketika secara terang-terangan dilontarkan oleh sebuah organisasi yang notabene namanya merepresentasikan mahasiswa Sulawesi Selatan; yang notabene kelas terdidik dan memahami perubahan zaman. Secara politik itu berarti statemen ini mewakilkan keresahan seluruh warga mahasiswa Sulawesi Selatan yang tidak menerima perlakuan orang lain terhadap sekampungnya, junjungannya – mencitrakan mentalitas primordial mahasiswa asal Sulawesi Selatan.

Argumentasi di atas tiba-tiba mendesak ulang keyakinan saya untuk mempertanyakan, apakah memang begitu? Mengapa bisa begitu? Apakah semua mahasiswa Sulawesi Selatan memikirkan sebagaimana kepala ketua organisasi mahasiswa itu? Apakah corak berpikir semacam itu masih relevan di era tumbuh pesatnya kecerdasan digital? Serendah itukah alam pikir mahasiswa? Masih mungkinkah politik representasi? Pertanyaan-pertanyaan itulah berseliweran di kepala saya, ketika di saat yang sama juga menyaksikan ketidakadilan masyarakat menjadi tontonan, tetapi motivasi dan gerakan keterlibatan mahasiswa luput di dalamnya. Membaca rilis kecamanan dan seruan atas ketidakteriamaan suatu organisasi mahasiswa itu mengingatkan saya pada logika Patron-Klien di Sulawesi Selatan.

Patron-Klien      

Abad 14 menandai perubahan ekonomi-poiltik-kebudayaan di Sulawesi Selatan; bangkitnya kerajaan-kerajaan historis; yang dipicu oleh revolusi agraris dan terbukanya akses distribusi komoditi jalur laut tidak pelak lagi dapat menghubungkan masyarakat Bugis dengan kepulauan lainnya, seperti: Kalimantan, Sumatera, dan Jawa (Pelras, Manusia Bugis: 196-197). Masa tersebut memunculkan orang-orang kaya baru memperoleh gelar kebangsawanan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pelras memperkirakan hal itu muncul dari semangat dan wibawa Luwu masa lalu, namun juga dimungkinkan oleh adopsi dari perjumpaan masyarakat pesisir Bugis dengan pedagang-pedagang Asia Tenggara, khususnya dari Kalimantan dan sekitarnya. Mereka inilah bertumbuh dominan lalu membentuk kekuasaan aristokrasi. Mereka pula menjadi penguasa di bidang perdagangan, lebih canggih dari nenek moyang mereka sebelumnya: Austronesia atau para Toal(a)e yang lebih dulu menghuni rimba maupun pesisir pantai Sulawesi Selatan.

Pelras mengingatkan bahwa asal usul kebangsawanan yang secara revolusioner terjadi di abad 14 tidak lain dari  hasil negosiasi ideologis antara pendatang “berdarah putih” dan pribumi “berdarah merah”. Masa itu ditemukan kesamaan stratifikasi yang dapat ditentukan oleh penguasaan jalur ekonomi. Di sini, Pelras menegaskan alasan mengapa Luwu menjadi faktor penentu, atau menjadi pusat kekuasaan, salah satunya disebabkan oleh penguasaan jalur ekonomi itu. Luwu menempati jalur strategis karena melewati pedalaman penghasil emas dan biji besi. Salah satunya adalah wilayah Seko dan Sarowako yang kini terancam secara ekologis.

Aspek penguasaan jalur ekonomi inilah juga mengubah perspektif kebangsawanan masyarakat Bugis. Pelras memperkirakan bahwa di abad 14 menjadi pergolakan yang sangat revolusioner antara keturunan “berdarah putih” dan “ berdarah merah”. Hal tersebut, kemudian, menghasilkan kontrak sosial di mana bangsawan diwakili oleh to-manurung dan orang biasa oleh matoa. Kontrak ini berupaya menjamin saling ketergantungan keduanya dengan hadirnya model ekonomi baru yang titiktekannya pada usaha pertanian. Matoa kemudian menjadi kelas kedua yang memimpin pembukaan lahan secara besar-besaran. Ketika ada pemukiman baru telah terbuka, dengan inisiatif Matoa, meminta dikirimkan bangsawan (keturunan Manurung) untuk memimpin mereka.

Tumbuhnya unit-unit dalam klasifikasi starata sosial masyarakat Bugis sedari awal, bisa dikata ditopang oleh mentalitas kebudayaan di atas. Kekalahan “darah merah” mempertahankan kedaulatannya. Tradisi ini menjadi penyangga bertahannya sistem patron-klien yang terus beradaptasi dengan zamannya. Dalam masyarakat Bugis dan Makassar sebelum penjajahan, kata Pelras, para klien akan mendaulat dirinya mengabdi kepada patron; bahkan rela mati demi sang patron.

Menjadi klien, bukan berarti pula tidak memiliki faedah sama sekali. Klien akan mendapatkan perlindungan penuh. Ketika klien mendapatkan perlakuan semena-mena dari klan lainnya, maka sang patronlah berada di depan membela dan berkewajiban membalaskan dendamnya. Menariknya sistem budaya ini, setip klien berstatus sebagai orang bebas, to-maradeka. Mereka memiliki kekuatan hukum secara adat untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh tuan, sehingga bisa melepaskan diri kapan saja. Akan tetapi, kebanyakan akan diikat oleh hukum moral yang  menubuhkan dirinya ke ceruk tak terpisah dengan tuannya.

Mentalitas Sisa-Sisa

Kekhawatiran mengenai sisa masa lalu tentu menjadi tantangan manusia masa depan. Meskipun sisa juga sangat diperlukan untuk menjelaskan dan mengevaluasi masa depan. Pilihannya adalah apakah meneruskan sisa, mengevaluasi sisa, bahkan mengahapus sisa. Sisi ini merupakan tantangan di tengah perubahan yang terjadi setiap saat.

Generasi sekarang adalah generasi yang mudah terjangkit penyakit “katarak”. Kurang jernihnya penglihatan dan pengamatan pada mata tidak lain adalah infeksi wabah katarak. Katarak bisa menyerang siapa saja, tidak mengenal usia dan kelas sosial macam apa. Era digital itulah telah mengobok-ngobok penglihatan dan pengamatan kritis sebagian generasi masa sekarang. Mereka akan dengan mudah mengalami katarak fisik pun katarak otak (jiwa). Katarak fisik karena intensitas massif manusia terhadap gadget/ komputer menyebabkan kerusakan pada mata. “Katarak” otak adalah hilangnya daya kritis karena kesenangan manusia sekarang mengonsumsi pengetahuan banal; membebalkan penglihatan dan pengamatan terhadap keseharian manusia. Jenis katarak ini menghancurkan hal vital dari esensi menjadi manusia; mendorong kehidupan instan, segera, dan malas mikir.

Di sinilah, salah satu poin mengapa sisa-sisa masa lalu juga masih sulit teretas. Mentalitas patronase yang tanpa analisa baik (kritis) menghadirkan reaksi-reaksi bebal. Kejadian di atas, menjadi perlu dipertimbangkan, dipikirkan kembali, bahkan dedefinisikan ulang. Sebab, musuh terbesar kita hari ini bukanlah klan lain yang berupaya mengganggu patron tersebut. Malah dibalik dari konflik antar patronlah butuh depelajari dan dipertanyakan kembali. Apakah dibalik semua itu?

Apa yang saya katakan di muka bahwa munculnya kebangsawanan baru, sesungguhnya kekalahan sistem sosial masyarakat Bugis-Makassar sebelumnya oleh para “darah putih” – yang biasa disebut “to-manurung” itu. Para pendatang yang kemudian menguasai jalur ekonomi dan menempatkan pribumi sebagai kelas kedua.  Kekalahan itulah memaksa terjadinya kontrak sosial dan melahirkan stratifikasi baru dengan alih-alih sakralitas sebagai penopangnya, meski sesungguhnya motif besarnya adalah tentang penguasaan ekonomi. Itulah yang sampai saat ini berkuasa dan tumbuh subur, menjadi bahasa yang kita pakai, terus direproduksi sebagai satu kebanggan tersendiri. Kebanggan! Begitulah klien terhadap patronnya. Demi tuan!

Reproduski wacana ini terus terpelihara, dan kadang kita lupa, bahwa sebelum itu ada momen revolusioner terjadi sebelum kontrak sosial terealisasi. Dugaan saya, sebagaimana Pelras, di sana terjadi pergolakan. Pergolakan dan perjuangan kelompok “darah merah” memperjuangkan hak atau wilayahnya yang terampas oleh jenis kebangsawanan baru itu. Larutnya kita di bawah bayang-bayang tuan (patron), turut melumpuhkan semangat warani, lempu, dan panrita sebagaimana potensi wajib digali ulang di masa sekarang. Hilangnya, unsur itu sekaligus mengosongkan makna filosofis siri na pace yang kita banggakan dan ulang-ulang itu. Filosofi ini tampak tidak berisi lagi, karena tidak ditopang oleh kecerdasan, kejujuran, dan keberanian mengatakan ketidakadilan di depan penguasa (patron). Begitulah kira-kira, sebagaimana kebanyakan “intelektual” atau “orang-orang berkostum suci” yang selalu absen memperjuangkan ketidakadilan di sekitarannya bahkan memperjuangkan hak sendiri amatlah sulit, lalu tiba-tiba menyerukan untuk membela tuan (patron).

[1] Tulisan ini dipresentasikan pada dialog budaya IKAMI SULSEL Yogyakarta (25 Mei 2017)

 

#BeSmartBeSafe

Comments

comments

Load More By MakassarCerdas
Load More In Esai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Iklan Layanan Masyarakat DPP FPBI -Jangan Buang Sampah ke Laut

Salam Bahari !!! Salam Bela Negara !!! Sampah Laut Semakin Menghawatirkan !!! Perilaku Bua…