MakassarCerdas.com – Keputusan Pengadilan  Negeri Kota Bogor 17/Pdt/Eks/2016/PN.Bgr jo No.61/Pdt.G/2012/PN.Bgr. berbuntut kekerasan terhadap mahasiswa asal Sul-Sel di Jalan Semeru Nomor 27, Bogor.(Ketika “Anak Sulawesi Selatan” Tergusur di Rantau)

Para mahasiswa yang menghuni wisma mahasiswa Provinsi Sulawesi-Selatan kekeh untuk tidak meninggalkan tempat bersejarahnya itu. Mereka merasa berhak karena memiliki dasar hukum kuat. Kekuatan hukum yang dimaksud adalah merujuk pada surat keputusan NO.538/5928 tgl 29 okrober 2007 tentang kepemilikikan aset pemprov Sul-Sel dengan no. aset 11.22.00.35.57.06/06.02.05.01.00.02

Wisma ini adalah tempat bersejarah bagi ikatan keluarga mahasiswa/pelajar indonesia sul-sel sejak tahun 1958  yang sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh di negeri ini dengan berbagai profesi baik ilmuwan, pengusaha maupun tokoh politik yang sudah banyak mengabdikan diri di republik ini.  Sampai sekarang juga masih banyak mahasiswa yg menghuni wisma untuk menyelesaikan pendidikannya. Tentu saja, negara harus terlibat melindungi mereka tanpa harus membawanya pada trauma tersendiri. Sebab di sana ada beberapa kader bangsa, masa depan republik yang sedang berkonsentrasi belajar. Mereka tidak sama sekali harus diperhadapkan dengan gangguan semacam ini .

Kami menilai pengadilan negeri Bogor tidak obyektif dan seakan akan pengadilan dalam tekanan pihak tertentu sehingga terkesan terburu buru melakuakn penggusuran. Padahal pemerintah Sul-Sel masih melakukan upaya hukum yaitu peninjauan kembali karena adanya novum ,

BACA JUGA : – Ketika “Anak Sulawesi Selatan” Tergusur di Rantau

– Ewako, Pertahankan Siri na Pacce!

Menurut Mantan ketua Hakim Agung RI M.Yahya Arahap.SH. bahwa undang-undang menguatkan suatu kegiatan menunda atau menghentikan eksekusi suatu sengketa jika penerapannya secara  ”kasuistik” dan ”eksepsional” termasuk dalam keaadan yang mendasar dan beralasan PK.  Selain itu, alasan penundaan juga diatur dan ditentukan UUMA No14 thn 1985   sebagaimana telah di ubah dangan UUMA No 5 tahun 2004.  Maka rencana mengeksekusi atau mengambil alih secara paksa Wisma Mahasiswa Lattimojong bisa ditunda sembari menunggu proses PK.

Oleh karena itu, PENGURUS BESAR IKATAN KEKELUARGAAN PELAJAR/MAHASISWA INDONESIA SULAWESI SELATAN (PB IKAMI SUL-SEL) menyatakan sikap dan  menuntut pengadilan sebagai berikut:

 

  1. Menolak Penggusuran yang di paksakan karena hanya melahirkan pelanggaran HAM oleh aparat.
  2. Menolak penggusuran apapun alasan nya karna wisma latimojong adalah tempat bersejarah dan saksi tumbuhnya akademisi dari sulawesi selatan.
  3. Penggusuran dengan melibatkan aparat bersenjata lengkap, dapat mengakibatkan para mahasiswa masa depan bagsa ini yang secara psikologis menjadikan trauma yg akan berdampak pada perlambatan menyelesaiakan studi.
  4. Mendesak pengadilan tinggi Bogor untuk menjaga proses khukum yang dilakukan oleh teman-teman IKAMI dan pemerintah provinsi sulawesi selatan yang masih dalam proses PK.

 

Melalui ketua umum PB IKAMI, Habil Ngewa, “Jika tetap dipaksakan, tentunya teman teman akan tetap mempertahankan diri dengan membangun barisan melawan perlawanan sampai titik darah penghabisan demi menjaga Siri Napacce orang Bugis Makassar. Jika ketidakadilan ini terus dipaksakan maka kami akan menggerakkan ribuan mahasiswa dan masyarakat Sulawesi Selatan untuk melakukan perlawanan fisik”, tegasnya.

 

Narayata

#BeSmartBeSafe

Comments

comments

Load More By MakassarCerdas
Load More In Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Iklan Layanan Masyarakat DPP FPBI -Jangan Buang Sampah ke Laut

Salam Bahari !!! Salam Bela Negara !!! Sampah Laut Semakin Menghawatirkan !!! Perilaku Bua…